Kementerian ATR/BPN Beri Lampu Hijau Tata Ruang 3 Kawasan Industri Tegal

  Kamis, 15 Oktober 2020   Dwi Ariadi
Kementerian ATR/BPN meninjau sejumlah lokasikawasan untuk industri yang didampingi Bupati Tegal Umi Azizah , Rabu (14/10/2020).(dok.Humas Pemkab Tegal)

SLAWI, AYOTEGAL.COM  – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons usulan Pemkab Tegal terkait dengan tata ruang 3 kawasan untuk industri.  

Hal itu terungkap saat Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki dan Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Sufrijadi saat meninjau sejumlah lokasi dengan didampingi Bupati Tegal Umi Azizah beserta jajarannya, Rabu (14/10/2020).

Peninjauan tersebut menindaklanjuti Pemerintah pusat terhadap tata ruang Kabupaten Tegal yang saat ini masih dalam proses konsultasi di kementeriannya. 

Menurut Kamarzuki, Pemerintah pusat mendukung kebijakan rencana investasi Kabupaten Tegal dengan memberikan rekomendasi tata ruang pada sejumlah lokasi industri yang tersebar di Kecamatan Warureja, Lebaksiu, dan Balapulang.

''Pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya seperti industri tidak semata-mata berpedoman pada kebijakan tata kabupaten,''katanya. 

Dijelaskan, penataan ruang wilayah ini bersifat komplementer, saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi, di mana rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional menjadi acuan penyusunan RTRW provinsi, kabupaten dan kota. 

Sementara RTRW provinsi menjadi acuan penyusunan RTRW kabupaten dan kota.

''Jadi, bila pengaturannya belum dijumpai di RTRW Kabupaten Tegal karena sedang dalam tahap konsultasi akhir, maka RTRW provinsi bisa menjadi acuannya,''jelasnya 

''Pastinya, revisi RTRW Kabupaten Tegal berpedoman ke provinsi dan nasional agar tidak tumpang tindih,''tambah dia.

Kamarzuki menegaskan, usai rekomendasi turun dan sudah sinkron, maka investor bisa langsung melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti pengurusan izin mendirikan bangunan, dokumen analisis mengenai dampak lingkungannya hingga pembangunan konstruksi.

Sementara itu, Bupati Tegal Umi Azizah mengaku senang dengan respons positif Kementerian ATR/BPN. 

Menurut Umi, perizinan berusaha di Kabupaten Tegal ini sudah mudah dan lebih sederhana, terlebih dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku usaha sudah tidak perlu lagi izin lokasi karena semuanya mengacu pada kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan tujuan kemudahan investasi.

“Kita tentu berharap, rekomendasi tersebut bisa segera keluar karena akan ada sekitar 44.500 lowongan kerja yang akan dibuka untuk karyawan pabrik sepatu dan gula. Hal ini tentunya sangat membantu mempercepat penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal yang mencapai 8,21 persen di tahun 2019 lalu,''jelas Umi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar