Deklarasi Bersama, Eleman Masyarakat Kabupaten Tegal Tolak Demo Anarkis

  Selasa, 20 Oktober 2020   Dwi Ariadi
Segenap elemen masyarakat Kabupaten Tegal deklarasi bersama menolak unjuk rasa anarkis di Pendopo Amangkurat Kantor Bupati Tegal, Senin (19/10/2020).(dok.Humas Pemkab Tegal)

SLAWI, AYOTEGAL.COM - Segenap elemen masyarakat Kabupaten Tegal deklarasi bersama menolak unjuk rasa anarkis di Pendopo Amangkurat Kantor Bupati Tegal, Senin (19/10/2020). 

Hadir pada acara tersebut, Bupati Tegal Umi Azizah, Kapolres Tegal AKPB Muhammad Iqbal Simatupang dan Komandan Kodim 0712/Tegal, Letkol Inf Sutan Pandapotan Siregar.

Isi deklarasi tersebut meliputi, patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan di NKRI, menolak segala bentuk unjuk rasa anarkis serta mendukung penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa anarkis. 

Bupati Tegal Umi Azizah menegaskan, kondusivitas wilayah menjadi elemen penting dalam pembangunan daerah, terlebih Kabupaten Tegal yang tengah membangun iklim usaha dan investasi yang berdaya saing.

“Upaya kita menciptakan kondisi damai ini sejalan dengan misi kelima rencana pembangunan Kabupaten Tegal 2019-2024, yaitu menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal,''katanya.

Umi mengatakan, dalam upayanya memutus rantai penularan virus korona, Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, terutama memulihkan kondisi ekonomi nasional yang terpukul akibat pandemi Covid-19. 

Di sisi lain, jumlah angkatan kerja terus meningkat setiap tahunnya, ditambah adanya bonus demografi sehingga penciptaan dan perluasan lapangan kerja mutlak diperlukan.

Maka, melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup 11 klaster dan 76 materi undang-undang ini Pemerintah berupaya memangkas berbagai regulasi yang dinilai menghambat. 
''Menyederhanakan proses di birokrasi, mencegah tindak pidana korupsi agar kesempatan berusaha di masyarakat semakin terbuka lebar dan Indonesia menjadi negara yang semakin menarik bagi investasi penanaman modal dalam negeri maupun modal asing,''katanya.

“Kita harus bangkit dari kondisi ini. Kita harus bisa membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, memberikan kepastian perlindungan kepada buruh, kepada tenaga kerja. Memberdayakan UMKM, koperasi hingga dukungan pada riset dan inovasi. Kiranya itu adalah semangat dari dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja,''lanjutnya.

Menurut Umi, jika masih ada masukan ataupun ketidakpuasan menyangkut materi UU Cipta Kerja, maka bisa dibuka forum untuk me-review dan menyalurkan secara konstitusional lewat mekanisme yang ada. 

''Saya yakin, dengan cara-cara tersebut kiranya publik kita, adik-adik mahasiswa kita, saudara-saudara buruh kita bisa memahami semangat Pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakatnya, memangkas keruwetan perizinan berusaha di birokrasi yang berbelit-belit karena regulasi undang-undangnya yang menghambat, saling mengunci dan menimbulkan ego-sektoral antar-institusi,” ujar Umi.

Pada kesempatan ini, Umi juga mengajak kalangan akademisi dan dosen untuk memberikan pemahaman yang benar kepada mahasiswa. 

''Setidaknya agar berita palsu ataupun hoaks yang selama ini beredar di media sosial bisa ditepis dan diluruskan,''tegasnya.

Deklarasi dihadiri berbagai eleman masyarakat, di antaranya PC NU, PD Muhammadiyah, Serikat Pekerja Buruh, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), pengurus OSIS SMK se-Kabupaten Tegal, DPC SPSI, Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), dan perwakilan LSM.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar