Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Setuju Revisi Terbatas UU ITE

  Kamis, 10 Juni 2021   Ade Lukmono
Presiden Joko Widodo disebut telah setuju melanjutkan upaya revisi terbatas UU ITE ke tahap legislasi selanjutnya. (Biro Pers Istana Kepresidenan)

JAKARTA, AYOTEGAL.COM -- Pemerintah setuju melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Presiden Joko Widodo  disebut telah setuju melanjutkan upaya revisi terbatas itu ke tahap legislasi selanjutnya.

"Kami baru laporan kepada Presiden dan sudah disetujui untuk dilanjutkan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juni 2021.

Dia menjelaskan, presiden setuju revisi yang akan dilakukan terhadap UU ITE merupakan revisi terbatas yang menyangkut substansi beberapa pasal di dalamnya. Pasal-pasal itu, antara lain pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan pasal 36. Selain itu, ada satu pasal yang akan ditambahkan ke dalam UU ITE, yakni pasal 45C.

"Itu semua untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet, dan menghilangkan kriminalisasi yang kata masyarakat itu banyak terjadi. Kata masyarakat sipil itu banyak terjadi  diskriminasi dan lain-lain. Kita perbaiki," jelasnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, perbaikan itu akan dilakukan tanpa perlu mencabut UU ITE. Sebab, kata dia, UU tersebut masih sangat diperlukan untuk mengatur arus lalu lintas komunikasi semua elemen bangsa di dunia digital.

Langkah tersebut ditempuh usai Tim Kajian UU ITE melakukan kajian yang diikuti 55 orang secara intensif. Berbagai pihak ia sebut terlibat dalan kajian itu, mulai dari perwakilan kementerian lembaga terkait, pelapor kasus UU ITE, hingga korban dari UU ITE itu sendiri.

"Kemenkominfo, Polri, kejaksaan, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas perempuan dan Kemenkumham. Itu ikut. Hasilnya itu tadi, melakukan revisi terbatas untuk (upaya) jangka pendek," katanya.

Lebih lanjut Mahfud menuturkan, revisi terbatas itu sebenarnya hanya mencakup enam hal saja di dalam UU ITE. Dia menyebutkannya satu per satu, yakni mengenai ujaran kebencian, kebohongan, perjudian daring, kesusilaan, fitnah, dan penghinaan.

Terkait ujaran kebencian, dia menerangkan, revisi akan dilakukan agar aturan tersebut tidak ditafsirkan macam-macam dengan lebih diperjelas lagi maksudnya. Salah satunya, akan ditambahkan frasa kurang lebih berupa "mendistribusikan informasi dengan maksud diketahui umum". Dengan demikian, orang yang mengirimkan informasi secara pribadi maka tak bisa dikarakan pencemaran atau fitnah.

"Kalau melapor, saya di rumah sakit diperlakukan kurang baik, melapor ke anaknya, kan ya tidak apa-apa. Tidak bisa dihukum. Nah kaya gitu yang kita beri penjelasan. Sehingga revisinya itu secara substansi menambah kalimat, memperjelas maksud dari istilah-istilah yang ada di UU itu," kata Mahfud.

Untuk selanjutnya, kata Mahfud, proses legislasi yang memang harus ditempuh dalam upaya merevisi UU ITE akan lekas dilaksanakan. Terdekat, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan sinkronisasi aturan untuk dimasukkan ke proses legislasi berikutnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Revisi UU ITE, Sugeng Purnomo, mengungkapkan pasal baru yang akan dibahas untuk dimasukkan ke dalam UU ITE. Dia mengungkapkan, pasal tersebut merupakan pasal 45C.

"Soal Pasal 45C, pasal ini adalah tindak pidana yang kita rumuskan yang sebenarnya ini tindak pidana yang diatur di dalam ketentuan di luar UU ITE, kita coba rumuskan untuk kita masukan ke sini," ujar Sugeng.

Dia menjelaskan, selama ini dalam menghadapi tindak pidana yang terkait pemberitaan bohong yang berhubungan dengan konsumen diatur di pasal 28 ayat 1 UU ITE. Sementara, untuk pemberitaan bohong lainnya yang menimbulkan keonaran, itu diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Itu kita coba konstruksikan ke dalam Pasal 45 C. Ini pasal baru. Sedangkan pasal lain itu merupakan pasal pengembangan dari pasal yang sudah ada. Kita formulasi ulang," jelas dia.

Pasal lain yang dia maksud tersebut merupakan pasal 27, 28, 29, dan 36 UU ITE. Sub Tim II Tim Kajian UU ITE mengusulkan pasal-pasal itu untuk direvisi tentang unsur-unsur perbuatan yang dilarang di dalamnya agar aturan itu lebih tegas.

"Di antaranya karena ada putusan MK yang katakanlah mengubah substansi pasal-pasal itu. Sehingga ini menjadi salah satu pertimbangan," kata dia.

Dia juga menjelaskan, tim pada khususnya mendiskusikan pasal 36 UU ITE. Sebab, di pasal 36 UU ITE itu dikatakan, apabila terjadi tindak pidana yang dilarang, dan itu menimbulkan kerugian bagi korbannya, maka ancaman pidananya menjadi berlipat, yaitu menjadi 12 tahun.

"Di dalam ketentuan pasal 36 itu tidak pernah dijelaskan, karena pasal 36 itu ancaman pidananya diatur di pasal 51 itu 12 tahun, tapi tidak pernah dijelaskan kerugian itu kerugian apa. Ini yang mau kita clear-kan," kata dia.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar